Menguji Dasar Hukum Penyetaraan Pendidikan Gibran

PerwirasatuNews.my.id, 13 Agustus 2026.
Gugatan terhadap surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka membawa polemik riwayat pendidikan ke ruang hukum. Yang diuji bukan sekadar berapa lama ia belajar di Australia, melainkan bagaimana pemerintah menentukan kesetaraan pendidikan luar negeri dengan SMK, dasar akademik yang digunakan, kewenangan pejabat penerbit, serta prosedur administratif yang menopang keputusan tersebut.

Perkara ini penting karena dokumen yang dipersoalkan bukan sekadar selembar surat administratif. Surat Nomor 9149/D.D1/KP/2019 tanggal 6 Agustus 2019 menyatakan Gibran telah menyelesaikan Grade 12 di UTS Insearch, Sydney, pada 2006 dan menilainya setara dengan lulusan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Fakta tersebut tercatat secara resmi dalam persidangan Komisi Informasi Pusat. Komisi Informasi Pusat, 11 Maret 2026.

Di titik inilah perdebatan publik perlu dipisahkan dari persoalan hukumnya. Narasi tentang “kursus enam bulan” memang menjadi salah satu dasar pertanyaan penggugat, tetapi belum layak diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa pendidikan Gibran hanya berupa kursus enam bulan dan karena itu otomatis tidak setara dengan SMK. Sejumlah media, termasuk InfoIndonesia pada 11 Agustus 2026, memberitakan klaim tersebut sebagai bagian dari argumentasi gugatan. Namun klaim pihak yang berperkara tetap harus dibedakan dari fakta yang telah diverifikasi secara independen. InfoIndonesia, 11 Agustus 2026.

Kehati-hatian itu semakin penting karena arsip resmi University of Technology Sydney menunjukkan bahwa UTS Insearch pada periode tersebut tidak dapat begitu saja disederhanakan sebagai tempat kursus bahasa. Handbook UTS 2006 mencatat keberadaan program Insearch Diploma of Business Studies dan Insearch Diploma of Business and Commerce, yang dalam kondisi tertentu dapat memberikan advanced standing atau akses ke tahun kedua program Bachelor of Business. UTS Handbook 2006.

Dengan demikian, pertanyaan jurnalistik yang paling kuat bukan “bagaimana enam bulan bisa menjadi tiga tahun?”, melainkan “program apa yang sebenarnya diselesaikan, kualifikasi apa yang diperoleh, dan bagaimana pemerintah memetakannya menjadi setara dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan?” Pergeseran pertanyaan ini penting agar feature tidak berubah menjadi penghakiman terhadap seseorang, tetapi menjadi pemeriksaan terhadap mekanisme negara dalam mengakui kualifikasi pendidikan lintas negara.

Arsip UTS juga menunjukkan bahwa sistem pendidikan di sana mengenal mekanisme pengakuan pembelajaran sebelumnya. Handbook 2006 mencatat bahwa lulusan program tertentu Insearch dapat memperoleh pengakuan kredit atau masuk ke tingkat lanjutan dengan persyaratan tertentu. Fakta tersebut tidak membuktikan bahwa pendidikan Gibran otomatis setara dengan SMK Indonesia. Namun fakta itu cukup untuk menunjukkan bahwa status akademik suatu program harus diperiksa berdasarkan dokumen dan kurikulum, bukan semata-mata berdasarkan label “kursus”. UTS Handbook 2006.

Di Indonesia, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mekanisme penyetaraan itu dilakukan. Komisi Informasi Pusat pada 11 Maret 2026 mencatat bahwa informasi yang diminta publik bukan hanya surat kesetaraan, tetapi juga dasar hukum, dasar akademik, metodologi penilaian, dokumen evaluasi, notulensi rapat tim penilai, dan checklist kelengkapan pengajuan. Artinya, sejak sebelum gugatan PTUN, telah ada pertanyaan publik mengenai bagaimana keputusan administratif tersebut dibangun. Komisi Informasi Pusat, 11 Maret 2026.

Majelis Komisioner KI Pusat kemudian menyatakan dokumen tersebut sebagai informasi terbuka. Putusan itu penting bukan karena menyatakan penyetaraan Gibran benar atau salah, melainkan karena membuka ruang bagi publik untuk melihat dasar administratif di balik keputusan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Bahkan terdapat dissenting opinion dari salah satu anggota majelis yang menilai sebagian informasi berkaitan dengan data pribadi dan hasil evaluasi kemampuan seseorang. Komisi Informasi Pusat, 11 Maret 2026.

Di sinilah transparansi menjadi isu yang lebih besar daripada kontroversi seorang pejabat. Jika suatu negara menerbitkan surat penyetaraan pendidikan, publik berhak mengetahui bahwa keputusan itu tidak lahir dari ruang gelap. Harus ada pejabat yang berwenang, prosedur yang jelas, dokumen akademik yang dapat diperiksa, serta metode penilaian yang dapat dijelaskan. Sebaliknya, keterbukaan juga harus tetap memperhatikan batas perlindungan data pribadi.

Gugatan Mercy Smart ke PTUN membawa persoalan itu ke tingkat berbeda. Pemberitaan Fajar.co.id pada 7 Agustus 2026 menyebut surat penyetaraan tersebut menjadi objek gugatan dan perkara itu berkaitan dengan keabsahan dokumen administratif pendidikan Gibran. Pemberitaan Fajar.co.id pada 9 Agustus 2026 kemudian menyoroti persoalan nomenklatur dan kewenangan pejabat yang menerbitkan surat. Kedua isu itu merupakan dalil yang harus diuji dalam proses hukum, bukan fakta yang telah diputus pengadilan. Fajar.co.id, 7 dan 9 Agustus 2026.

Persoalan kewenangan memang layak mendapat perhatian. Dalam hukum administrasi negara, pertanyaan mengenai siapa yang berwenang menerbitkan sebuah keputusan tidak kalah penting dibanding isi keputusan itu sendiri. Namun publik perlu berhati-hati agar tidak menyimpulkan bahwa perbedaan nomenklatur direktorat otomatis membuat surat tersebut batal. Yang harus diperiksa adalah struktur organisasi dan pembagian kewenangan yang berlaku tepat ketika surat diterbitkan pada 2019, bukan semata-mata struktur kementerian yang berlaku sekarang.

Kesalahan lain yang perlu dihindari adalah menggunakan aturan pendidikan yang terbit setelah 2019 untuk secara otomatis menyatakan keputusan tahun 2019 cacat. Dalam sengketa administrasi, waktu penerbitan keputusan sangat menentukan. Karena itu, pemeriksaan harus diarahkan kepada regulasi yang memang berlaku ketika surat Nomor 9149/D.D1/KP/2019 diterbitkan, termasuk ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan menengah luar negeri, kewenangan pejabat, tata kerja kementerian, dan prosedur evaluasi pada saat itu.

Pertanyaan tentang durasi pendidikan juga tidak boleh dilepaskan dari konsep kesetaraan. Pendidikan tiga tahun di SMK merupakan struktur pendidikan formal dengan kurikulum dan beban belajar tertentu. Tetapi membuktikan bahwa suatu kualifikasi luar negeri tidak setara tidak cukup hanya dengan membandingkan jumlah bulan belajar. Harus diperiksa apakah terdapat perbedaan jenjang, capaian pembelajaran, kompetensi, asesmen, dan kualifikasi akhir. Karena itu, angka “tiga tahun” tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa penyetaraan tersebut keliru.

Justru persoalan yang lebih tajam adalah mengapa sebuah pendidikan yang disebut dalam surat sebagai Grade 12 UTS Insearch kemudian dipetakan secara spesifik menjadi SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Apa kompetensi akuntansi dan keuangan yang dinilai? Apakah ada tabel ekuivalensi? Apakah ada tim akademik yang melakukan penilaian? Apakah terdapat transkrip atau dokumen kompetensi yang menjadi dasar? Dan apakah keputusan tersebut mengikuti standar yang berlaku bagi seluruh warga negara atau menggunakan mekanisme khusus?

Pertanyaan-pertanyaan itu memiliki konsekuensi yang lebih luas. Bila sistem penyetaraan memang mempunyai metodologi yang baku, perkara Gibran seharusnya menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepada publik bahwa sistem tersebut bekerja secara objektif. Jika prosedurnya ternyata lemah, persoalannya tidak berhenti pada satu orang. Ia menyangkut kredibilitas negara dalam mengakui pendidikan warga negara yang pernah belajar di luar negeri.

Kronologi juga menunjukkan mengapa persoalan ini kembali mengemuka. Pendidikan yang tercantum dalam dokumen berkaitan dengan Grade 12 UTS Insearch, Sydney, pada 2006. Surat penyetaraan diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Pada 2026, dokumen tersebut menjadi objek sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat dan kemudian masuk ke ranah gugatan PTUN. Komisi Informasi Pusat, 11 Maret 2026, dan pemberitaan Fajar.co.id, 7 Agustus 2026.

Rangkaian itu memperlihatkan bahwa isu sebenarnya bukan baru muncul karena gugatan PTUN. Ada proses panjang mengenai akses terhadap dokumen yang mendasari keputusan pemerintah. Karena itu, publik sebaiknya tidak hanya mengikuti pernyataan kubu penggugat ataupun pembelaan pihak yang digugat. Dokumen primer justru harus ditempatkan di depan, sedangkan komentar politik dan media sosial berada di belakang.

Pemberitaan pada 11 Agustus 2026 yang mengutip berbagai respons terhadap isu “kursus enam bulan” menunjukkan betapa cepat persoalan administratif berubah menjadi polemik politik. Bahkan muncul komentar tokoh publik yang mempertanyakan legitimasi pendidikan Gibran secara lebih luas. Bagi media mainstream, komentar semacam itu bukanlah bukti hukum dan sebaiknya tidak menjadi fondasi feature. Ia hanya relevan sebagai gambaran bagaimana sebuah sengketa administrasi berkembang menjadi isu politik. Fajar.co.id, 11 Agustus 2026.

Yang juga harus dihindari adalah mencampurkan sengketa surat penyetaraan dengan kesimpulan mengenai sah atau tidaknya jabatan wakil presiden. Gugatan terhadap keputusan administratif pendidikan dan persoalan konstitusional mengenai jabatan adalah dua isu yang berbeda. Menggabungkannya tanpa dasar hukum yang jelas hanya akan memperlemah kredibilitas tulisan dan menggeser pembahasan dari substansi ke spekulasi politik.

PTUN mempunyai ruang yang lebih spesifik. Pengadilan tidak sedang menentukan apakah Gibran disukai atau tidak, juga bukan forum untuk mengulang perdebatan politik Pilpres 2024. Yang relevan adalah apakah keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, mengikuti prosedur yang tepat, menggunakan dasar hukum yang benar, dan didukung fakta serta dokumen yang memadai.

Karena itu, pemeriksaan terhadap surat tersebut seharusnya berlangsung dengan prinsip sederhana: dokumen melawan dokumen, aturan melawan aturan, dan kewenangan diuji berdasarkan hukum. Jika pemerintah dapat menunjukkan dasar akademik dan administratif yang lengkap, kontroversi dapat memperoleh jawaban yang lebih objektif. Jika ditemukan cacat kewenangan atau prosedur, mekanisme peradilan menyediakan ruang untuk memperbaikinya.

Perkara ini tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah Gibran belajar enam bulan atau tiga tahun. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah negara memiliki sistem penyetaraan pendidikan yang konsisten, transparan, dapat diaudit, dan berlaku sama bagi siapa pun. Jika jawabannya ya, dokumen evaluasi semestinya mampu menjelaskan keputusan tersebut. Jika tidak, persoalannya jauh lebih besar daripada riwayat pendidikan seorang wakil presiden.

Gugatan Mercy Smart karena itu patut dibaca sebagai ujian terhadap administrasi pendidikan, bukan sebagai vonis terhadap Gibran. Sampai pengadilan memutus, istilah seperti “cacat hukum”, “tidak sah”, atau “hanya kursus enam bulan” harus tetap ditempatkan sebagai dalil, klaim, atau persoalan yang sedang diuji. Pemberitaan Fajar.co.id pada 7 dan 9 Agustus 2026 sendiri menggunakan kerangka dugaan dan persoalan yang masih berada dalam proses hukum. Fajar.co.id, 7 dan 9 Agustus 2026.

Di sinilah media memiliki peran penting. Media tidak perlu memilih antara membela atau menyerang Gibran. Media justru harus memaksa seluruh pihak menjawab pertanyaan yang sama: apa program pendidikan yang diselesaikan, apa kualifikasi yang diperoleh, aturan apa yang dipakai, siapa yang menilai, siapa yang berwenang menerbitkan surat, dan di mana dokumen yang membuktikan seluruh proses tersebut.

Jika semua pertanyaan itu dapat dijawab dengan dokumen primer, perkara ini akan memperoleh kepastian yang selama ini hilang di tengah kebisingan politik. Namun jika jawaban justru berhenti pada pernyataan, bantahan, potongan dokumen, atau perang opini, publik tetap berada di titik semula. Dalam perkara yang menyangkut kredibilitas administrasi negara, transparansi bukan tambahan. Transparansi adalah bagian dari pertanggungjawaban.

Maka inti sengketa ini sesungguhnya sederhana tetapi fundamental: bukan berapa lama seseorang belajar, melainkan apakah negara dapat menjelaskan secara meyakinkan mengapa suatu pendidikan dinyatakan setara dengan pendidikan tertentu. Di situlah ukuran keadilan administratif bekerja. Dan di situlah pengadilan memiliki kesempatan mengubah polemik menjadi kepastian hukum.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat