Gaji Guru Naik, Kapan Jadi Kepastian?

PerwirasatuNews.my.id, 15 Agustus 2026.
Presiden Prabowo Subianto menyebut peningkatan gaji guru dalam pidato penyampaian RAPBN 2027. DPR pun mendorong kenaikan gaji dan tunjangan guru masuk pembahasan anggaran. Namun, di antara pernyataan politik dan keputusan fiskal, masih ada ruang kosong yang belum terisi: berapa kenaikannya, siapa penerimanya, kapan berlaku, dan bagaimana pemerintah membayarnya secara berkelanjutan?

Sinyal Sudah Ada, Angka Belum Bicara

Kabar mengenai kesejahteraan guru pada 2027 sebenarnya bukan kabar kosong. Dalam pidato penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyinggung peningkatan gaji guru ketika menjelaskan pentingnya efisiensi anggaran pemerintah. Presiden bahkan membandingkan belanja seremonial dengan kebutuhan yang lebih langsung dirasakan masyarakat, seperti perbaikan sekolah, rumah sakit, dan peningkatan gaji guru.

Pernyataan itu penting karena mengubah cara membaca kabar yang sebelumnya beredar. Tidak tepat mengatakan Presiden sama sekali tidak menyebut peningkatan gaji guru. Yang lebih tepat adalah: Presiden telah menyebut peningkatan gaji guru sebagai bagian dari orientasi penggunaan anggaran, tetapi pidato tersebut belum memberikan angka kenaikan, kelompok penerima, waktu pemberlakuan, ataupun mekanisme pembayaran yang dapat diperlakukan sebagai keputusan final.

Perbedaan antara pernyataan politik dan keputusan kebijakan harus dijaga dengan ketat. Sebuah pidato Presiden dapat menjadi sinyal arah kebijakan, tetapi hak keuangan seseorang membutuhkan dasar yang lebih konkret. Guru tentu membutuhkan kepastian yang dapat dihitung dalam slip gaji atau rekening, bukan sekadar kalimat yang terdengar menjanjikan.

Pada hari yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah memasukkan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen melalui kenaikan gaji serta tunjangan dalam pembahasan RAPBN 2027. Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa formula atau skema peningkatan kesejahteraan tersebut belum sepenuhnya terang. Jika DPR masih menunggu formula, berarti pekerjaan kebijakan belum selesai.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah juga memberikan sinyal bahwa kenaikan gaji guru dapat menjadi agenda fiskal 2027. Secara politik, sinyal tersebut penting. Namun, kata kuncinya tetap sinyal. Ia belum sama dengan keputusan pemerintah yang sudah memiliki nominal, dasar hukum, sasaran penerima, dan mekanisme pembayaran.

Di sinilah publik perlu berhenti sejenak dari judul media sosial yang sering bergerak lebih cepat daripada proses kebijakan. Kalimat “gaji guru akan naik” dapat dengan mudah berubah di ruang digital menjadi “gaji guru sudah naik”. Padahal di antara keduanya terdapat proses pembahasan RAPBN, penetapan APBN, penyusunan regulasi teknis, penentuan penerima, dan penganggaran pada level yang berwenang.

Karena itu, jawaban paling hati hati terhadap pertanyaan apakah sudah ada keputusan kenaikan gaji guru adalah: arah kebijakannya semakin jelas, tetapi rincian finalnya belum dapat disebut sebagai hak baru yang pasti diterima seluruh guru. Ini bukan jawaban yang mengecewakan. Justru inilah informasi yang paling diperlukan agar harapan guru tidak dibangun di atas kabar yang belum lengkap.

Dari Gaji, Tunjangan Hingga PPPK Paruh Waktu

Masalah kesejahteraan guru tidak sesederhana menaikkan satu angka. Istilah gaji, tunjangan, insentif, dan Tunjangan Profesi Guru memiliki pengertian serta mekanisme yang berbeda. Karena itu, ketika pemerintah dan DPR berbicara mengenai peningkatan kesejahteraan guru, publik perlu mengetahui apakah yang sedang dirancang adalah kenaikan gaji pokok, tambahan tunjangan, peningkatan insentif, atau kombinasi beberapa instrumen.

Pemerintah sendiri sudah melakukan penyesuaian kesejahteraan guru pada 2026. Sekretariat Kabinet pada Juni 2026 memberitakan keterangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti bahwa tunjangan guru non-ASN telah dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, sementara guru ASN memperoleh tunjangan berdasarkan gaji pokok sesuai ketentuan. Fakta ini penting agar pembahasan kenaikan kesejahteraan 2027 tidak seolah olah dimulai dari nol.

Guru non-ASN juga memperoleh kebijakan insentif tersendiri. Pemerintah menyampaikan adanya peningkatan insentif guru non-ASN dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan pada 2026. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan guru sudah menggunakan beberapa jalur. Tantangannya adalah memastikan seluruh jalur tersebut tidak menghasilkan kesenjangan yang semakin lebar antara guru dengan status berbeda. Sumber: Kemendikdasmen, Januari 2026.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika memasukkan PPPK paruh waktu. PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 mengatur pengadaan PPPK paruh waktu untuk sejumlah jabatan nonmanajerial, termasuk guru dan dosen. Regulasi tersebut juga mengatur perjanjian kerja, hak dan kewajiban, pemberhentian, serta pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK. Artinya, pemerintah sedang membangun kerangka hukum bagi kelompok yang sebelumnya berada dalam wilayah ketidakpastian status. Sumber: Database Peraturan BPK, 2026.

Namun, status hukum tidak otomatis menyelesaikan persoalan kesejahteraan. PPPK paruh waktu tetap membutuhkan kejelasan mengenai penghasilan, jam kerja, pembiayaan, keberlanjutan kontrak, serta peluang pengalihan menjadi PPPK. Regulasi memang memberikan kerangka, tetapi implementasi membutuhkan anggaran dan administrasi yang mampu berjalan konsisten sampai tingkat daerah.

Karena itu, isu kenaikan gaji guru 2027 seharusnya tidak hanya dibaca sebagai pertanyaan berapa persen kenaikannya. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pemerintah akan menggunakan momentum RAPBN 2027 untuk membangun sistem kesejahteraan guru yang lebih adil lintas status. Guru PNS, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, dan guru non-ASN tidak dapat terus menerus diletakkan dalam kategori yang sama ketika hak dan mekanisme penghasilannya berbeda.

Data aparatur juga memperlihatkan betapa besar konsekuensi kebijakan tersebut. Statistik ASN BKN dengan posisi data 31 Desember 2025 mencatat lebih dari dua juta ASN guru dalam berbagai status. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap perubahan penghasilan guru memiliki implikasi fiskal yang besar. Karena itu, kebijakan harus dirancang dengan perhitungan yang matang agar peningkatan kesejahteraan tidak hanya bagus pada saat diumumkan, tetapi juga dapat dipertahankan pada tahun tahun berikutnya. Sumber: BKN, Statistik ASN Semester II 2025.

Di sisi lain, besarnya kebutuhan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan guru. Pendidikan adalah sektor yang langsung menentukan kualitas manusia Indonesia. Guru dituntut mengajar, mendidik, melakukan asesmen, meningkatkan kompetensi, beradaptasi dengan teknologi, serta menjalankan berbagai tugas administratif. Jika negara ingin meningkatkan mutu pendidikan, kesejahteraan orang yang menjalankannya tidak bisa ditempatkan sebagai persoalan tambahan.

Tetapi negara juga tidak boleh memberikan janji yang tidak memiliki sumber pembiayaan. Kenaikan penghasilan jutaan guru harus dihitung dengan mempertimbangkan ruang fiskal, pembagian kewenangan pusat dan daerah, keberlanjutan APBN, serta mekanisme transfer dan pembayaran. Kebijakan yang tidak disertai desain pembiayaan berkelanjutan justru berisiko menimbulkan masalah baru.

Guru Tidak Membutuhkan Janji, Tetapi Kepastian

Di sinilah titik paling penting dari seluruh perdebatan. Guru tidak sekadar membutuhkan kabar bahwa pemerintah peduli. Mereka membutuhkan jawaban konkret: berapa besar peningkatan penghasilan, siapa yang mendapatkannya, apakah berlaku bagi guru ASN maupun non-ASN, bagaimana posisi PPPK paruh waktu, kapan mulai dibayarkan, dan apakah anggarannya benar benar tersedia.

Pertanyaan berikutnya tidak kalah penting: apakah peningkatan itu berbentuk gaji pokok atau tunjangan? Jika tunjangan, apakah diberikan secara merata atau berdasarkan persyaratan tertentu? Jika insentif, siapa penerimanya? Jika ada perbedaan antara ASN dan non-ASN, apa argumentasi kebijakannya? Tanpa jawaban tersebut, istilah “kesejahteraan guru” masih terlalu luas untuk menjadi ukuran keberhasilan.

DPR telah membuka pintu politik untuk pembahasan tersebut. Pemerintah juga telah memberikan sinyal melalui pidato Presiden. Namun, proses kebijakan harus bergerak dari pernyataan menuju dokumen. Dari dokumen menuju anggaran. Dari anggaran menuju regulasi. Dan dari regulasi menuju pembayaran yang benar benar diterima guru.

Justru pada tahap inilah pengawasan publik diperlukan. Jangan sampai kenaikan gaji guru hanya menjadi berita besar ketika diumumkan, tetapi tidak menjadi kepastian ketika memasuki tahun anggaran. Jangan pula kesejahteraan guru diperlakukan sebagai hadiah politik. Ia merupakan bagian dari kewajiban negara membangun sistem pendidikan yang bermutu dan manusiawi.

Pemerintah juga perlu menghindari pendekatan yang terlalu seragam. Guru yang sudah berstatus ASN memiliki struktur penghasilan berbeda dengan guru non-ASN. PPPK paruh waktu memiliki persoalan tersendiri. Ada guru yang sudah menerima tunjangan profesi, ada yang memperoleh insentif, dan ada yang masih menghadapi pendapatan yang sangat terbatas. Kebijakan yang adil harus mengenali perbedaan tersebut.

Maka, ukuran keberhasilan RAPBN 2027 untuk guru bukan semata besarnya angka yang diumumkan. Ukurannya adalah apakah kebijakan tersebut memperkecil ketimpangan, memberikan kepastian pembayaran, meningkatkan daya hidup guru, dan tetap dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Momentum saat ini sebenarnya cukup penting. Presiden telah menyebut peningkatan gaji guru. Komisi X DPR mendorong kenaikan gaji dan tunjangan guru serta dosen masuk dalam pembahasan RAPBN 2027. Banggar DPR juga memberikan sinyal dukungan. Dengan demikian, isu kesejahteraan guru telah memperoleh ruang politik yang nyata. Yang belum selesai adalah menerjemahkan ruang politik tersebut menjadi kebijakan fiskal yang terukur.

Karena itu, guru tidak perlu terjebak dalam dua ekstrem: terlalu cepat percaya bahwa kenaikan sudah pasti, atau terlalu cepat menyimpulkan bahwa pemerintah tidak melakukan apa apa. Keduanya sama sama tidak akurat. Fakta yang tersedia menunjukkan adanya sinyal kebijakan dan dorongan politik, tetapi belum cukup untuk menyatakan bahwa seluruh guru telah memperoleh keputusan kenaikan penghasilan dengan angka dan mekanisme yang final.

Pada akhirnya, guru tidak membutuhkan “kejutan” yang hanya bertahan dalam pemberitaan. Mereka membutuhkan kepastian yang dapat dihitung setiap bulan. Mereka membutuhkan penghasilan yang dibayarkan tepat waktu, status kerja yang jelas, tunjangan yang memiliki dasar hukum, serta penghargaan yang sepadan dengan tanggung jawab mendidik generasi bangsa.

Karena itu, pertanyaan yang paling tepat bukan lagi apakah gaji guru akan naik. Pertanyaan yang lebih penting adalah: kapan pemerintah menetapkan angka, siapa yang menerima, dari mana anggarannya, dan kapan uang tersebut benar benar sampai kepada guru?

Pidato Presiden 14 Agustus 2026 telah memberikan sinyal. DPR telah mendorong. Regulasi PPPK paruh waktu telah bergerak. Tetapi bagi guru, perjalanan belum selesai. Kepastian baru benar benar hadir ketika janji politik berubah menjadi keputusan anggaran, keputusan anggaran berubah menjadi regulasi, dan regulasi akhirnya berubah menjadi penghasilan yang masuk ke rekening mereka.

Itulah ukuran sesungguhnya kesejahteraan guru: bukan seberapa sering namanya disebut dalam pidato, melainkan seberapa pasti negara memenuhi hak mereka setelah pidato selesai.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat